Network
Baca Juga: Ini Santunan yang Disiapkan Pemerintah untuk Penyelenggara Pemilu 2024, Termasuk PPK
Tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa meliputi:
• Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang meliputi:
• pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data
• kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar
• Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
• pelaksanaan Kampanye;
• perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
• pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
• pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
• pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
• penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
• pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
• Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
• meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
• menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
• memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
• mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
Dalam Pemilihan, Pengawas Kelurahan/Desa wajib:
• bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
• menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
• menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
• menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan
Nah, jadi bagi para pembaca yang berminat untuk mendaftar jadi PKD atau PPL, sudah dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi dari penyelengara pemilu ditingkat desa atau kelurahan itu.
Baca Juga: 20 November 2022 ini, KPU Resmi Merekrut PPK, PPS dan KPPS se-1ndonesia
Berikut Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang meliputi:
• Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
• Membentuk KPPS;
• Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
• Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
• Mengumumkan daftar Pemilih;
• Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
• Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada no 7 untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
• Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada no 8 dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
• Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
• Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
• Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
• Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Sementara itu syarat umum untuk menjadi PPL dan PPS :
Baca Juga: Ini Persyaratan Jadi PPK Pemilu 2024, Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
*Warga negara Indonesia.
* Uusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
* Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
*Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adti.
*Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat dari pengurus partai politik yang bersangkutid.
