Mahkamah Konstitusi Memanggil Empat Menteri Pada Hari Jum'at Untuk Sidang PHPU Pilpres 2024

- 1 April 2024, 19:13 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo .
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo . /Foto : ANTARA/Aditya Pradana Putra/Spt//pri.

KLIKLUBUKLINGGAU.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 5 April 2024.

Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa empat menteri yang dijadwalkan untuk dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Baca Juga: Siap Cair April 2024, Cek Jadwal dan Besaran Bansos PKH Tahap 2 di Sini

Meskipun permohonan pemanggilan menteri tersebut sebelumnya diajukan oleh tim hukum Timnas Anies-Muhaimin dalam sidang PHPU, Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Hakim konstitusi memutuskan untuk memanggil para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena mereka mengemban jabatan yang penting.

Dalam sidang nanti, hanya hakim konstitusi yang akan mendalami keterangan kelima pihak tersebut. "Keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," jelas Suhartoyo.

Baca Juga: KPU: Ada Dua Jalur Pendaftaran Calon Pilkada 2024, Apa Saja Itu?

Permintaan pemanggilan menteri tersebut telah disampaikan oleh tim hukum Timnas Anies-Muhaimin, serta didukung oleh tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ketua Majelis Hakim MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa permintaan tersebut akan dipertimbangkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Hal ini menunjukkan komitmen MK untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang dianggap relevan dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses persidangan PHPU Pilpres 2024. ***

Editor: Firmansyah Ababil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah