Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan komitmennya untuk menjaga data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya pencegahan kebocoran data pemilih.
"Yang pasti itu (peringatan dari Mendagri), jadi catatan kita bersama. Yang kemarin kan belum keluar hasilnya, kita masih menunggu juga," kata Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis.
KPU menjelaskan bahwa mereka telah berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membentuk satuan tugas (satgas) keamanan siber.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Ungkapan Bahwa PKB Titipkan Delapan Agenda Perubahan kepada Prabowo Subianto
Betty menegaskan bahwa KPU akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan data pemilih dengan bantuan semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, Kemendagri telah menyerahkan Data Pemilih Pemilih Pemilih (DP4) yang berisikan informasi lengkap tentang 207.110.768 warga negara, yang akan digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk verifikasi lapangan dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan KPU RI tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih ke pihak yang tidak berwenang.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mendukung Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto Bentuk Presidential Club
"Karena Undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, kalau saya tidak salah mulai efektif berlaku Oktober 2024 dan itu ada resiko hukum kalau terjadi kebocoran (data pemilih)," jelas Tito di Kantor KPU RI.
