Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com- Film dokumenter Dirty Vote telah tayang Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB. Dalam film ini, tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Asamsi menguak tabir gelap Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, bahkan melibatkan Presiden Jokowi.
Jokowi diduga memanfaatkan lembaga negara untuk membantu kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Pakar menilai Jokowi melakukan berbagai cara demi sang putra mahkota, Gibran Rakabuming, bisa memenangkan kontestasi. Tak mau mengotori tangan secara langsung, Jokowi lebih memilih menggunakan cara-cara terselubung, termasuk soal pemberian bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan Jika Melanggar Bisa Kena Sanksi Penjara
Bivitri, sebagai salah satu narasumber, menegaskan bahwa masyarakat harus menyadari bahwa telah terjadi kecurangan yang signifikan pada Pemilu 2024. Dia menilai bahwa Pemilu 2024 tidak dapat dipandang remeh.
Film dengan durasi 1 jam 57 menit ini dimulai dengan pernyataan ketiga pakar yang mengindikasikan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Mereka berpendapat bahwa melalui film ini, masyarakat dapat lebih memahami seberapa besar kecurangan yang terjadi dalam Pemilu di Indonesia.
Menurut Bivitri, kecurangan tersebut tidak dapat diabaikan demi kelancaran Pemilu. Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar menganggap bahwa film Dirty Vote ini merupakan momen untuk mengingatkan masyarakat bahwa mereka memiliki peran besar dalam pembentukan pemimpin seperti Jokowi.
Baca Juga: 8 TPS di Musi Rawas Masuk Kategori Sangat Rawan!!!Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Pemilu 2024
"Film ini adalah momen, tagihan yang kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi," ujar Zainal Arifin Mochtar.
Ketiga pakar ini sepakat bahwa berbagai instrumen kekuasaan telah dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Selain itu, mereka juga menyoroti penggunaan infrastruktur kekuasaan yang terlalu berlebihan dan dipertontonkan secara terang-terangan kepada masyarakat.
Berdasarkan analisis ketiga pakar hukum tata negara tersebut, kecurangan dalam Pemilu 2024 bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan secara matang, terstruktur, dan sistematis, mulai dari penunjukkan PJ Gubernur dan Walikota yang dinilai oleh Ombudsman RI sebagai maladministrasi.
Baca Juga: Wow Nyata Keindahan Alam Puncak Tonang! Destinasi Wisata Terbaru dan Hits di Pasaman yang Wajib Dikunjungi!
Mengakhiri tayangan film Dirty Vote, Bivitri menegaskan bahwa untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tidak diperlukan kecerdasan yang tinggi, melainkan hanya mental culas dan ketiadaan rasa malu. "Untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tidak perlu kepintaran dan kecerdasan yang diperlukan cuma 2: mental culas dan tahan malu."
Politik Gentong Babi Ala Jokowi
Salah satu permasalahan yang diangkat adalah penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik oleh Jokowi. Menurut Bivitri Susanti, salah satu narasumber dalam Dirty Vote, terdapat konsep yang disebut 'Politik Gentong Babi', yang mengacu pada politik di Amerika. Penggambaran politik gentong babi di Amerika menyoroti praktik buruk dari masa perbudakan, di mana para budak harus bersaing untuk mendapatkan daging babi yang disimpan di dalam gentong. Dari sinilah muncul istilah tentang orang-orang yang berebut jatah untuk kenyamanan pribadi.
Bivitri menjelaskan bahwa para politisi menggunakan dana negara melalui bansos untuk mempengaruhi pemilih agar mendukungnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk penerusnya.
Baca Juga: Partai Buruh Siap Menjadi Suara Perjuangan Buruh di Pemilu 2024! Langkah Tegas Menuju Aspirasi Buruh Muratara
"Tentu kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri Susanti dalam film Dirty Vote. Dalam konteks politik gentong babi, menteri-menteri Jokowi juga diduga terlibat, karena banyak di antara mereka yang terlibat dalam kampanye.
Dari tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terdapat tiga menteri yang mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mendaftar sebagai Capres nomor urut 02, sementara Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mendaftar sebagai Cawapres nomor urut 03.
Meskipun aturan memperbolehkan menteri untuk berkampanye dengan syarat mengajukan cuti, tidak ada informasi yang menyebutkan cuti yang diajukan para menteri tersebut. Selain itu, aturan juga melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, namun dalam kenyataannya, terdapat menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.***
