Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com- Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak sudah dilaksanakan kemarin, Rabu 14 Februari 2024. Saat ini masyarakat masih menunggu hasil perhitungan suara resmi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Secara hitung cepat (quick count), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat angka suara lebih tinggi dan menang telak unggul dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketika dimintai respons atas hasil sementara tersebut, Jokowi menegaskan imbauan untuk menunggu KPU merilis hasil paling final. Mengingat proses rekapitulasi penghitungan suara masih panjang, hingga 20 Maret 2024 nanti.
Baca Juga: Kapolres Bersama Penjabat Walikota Lubuklinggau, Pantau Langsung Proses Pemungutan suara TPS
"Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU, jadi sabar. Ojo kesusu, sabar," kata Jokowi usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 14 Februari 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat atau pihak-pihak elite politik untuk memperkarakan dugaan kecurangan pemilu bila memang terdapat bukti di lapangan. Jokowi mengimbau agar bukti kecurangan-kecurangan itu supaya diserahkan ke pihak berwenang, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Jokowi.
Baca Juga: Hotel Instagramable dengan Lokasi Tenang dan Jauh dari Keramaian, Fasilitas Bagus Hanya dengan Satu Jutaan
Jokowi menjelaskan, mitigasi kecurangan telah diterapkan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu, 14 Februari 2024. Pencegahan dilakukan melalui penempatan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan, kata Jokowi, saksi-saksi itu berasal dari berbagai kelompok, mulai dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden.
"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.
Apabila memang ditemukan kecurangan seperti ramai diperbincangkan, Jokowi mengingatkan agar proses penanganannya diserahkan kepada perangkat konstitusi, yaitu melalui Bawaslu dan mekanisme persidangan MK. ***
