Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Bansos Diaudit Demi Transparansi

KLIKLUBUKLINGGAU.com- Ketua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) harus diaudit. Alasannya, demi akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Todung menekankan pihaknya mengusulkan audit terhadap bansos bukan lantaran ada prasangka buruk terhadap pemerintah. Dia menyebut audit dilakukan demi keadilan bagi rakyat Indonesia.

“Kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas. Kita tidak berprasangka terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan, dan untuk kita semua sebagai pembelajaran,” kata Todung kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

Baca Juga: Destinasi Wisata Tumpeng Ayu! Menyajikan Menu Makanan Khas Western dengan Tampilan yang Instagramable

Todung menegaskan pihaknya bukan menolak adanya bansos, tetapi audit merupakan upaya untuk memperbaiki hal-hal strategis dalam pelaksanaannya.

“Bukan berarti kita menolak bansos. Kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan,” ucap Todung.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan keterlibatan kementeriannya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pangan beras dalam program cadangan pangan pemerintah (CPP) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Makanan Khas Provinsi Bengkulu yang Wajib Dicicipi Saat Liburan Hari Raya Idul Fitri

Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan di dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

“Sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan manusia dan kebudayaan,” kata Muhadjir.***