Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Hadi Tjahjanto.
AHY dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu, 21 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Jika dilihat dari usai kepemimpinan Jokowi, maka putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu diperkirakan akan menjabat selama 8 bulan ke depan.
Di sisa periode kepemimpinan Jokowi, AHY menyatakan siap menuntaskan "pekerjaan rumah" sebagai Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto Sebagai Menko Polhukam dan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN Periode 2019-2024
Tak menyinggung soal visi baru, tetapi AHY menyebut akan meneruskan program yang telah dibentuk Hadi Tjahjanto selama menduduki posisi tersebut.
"Semoga di 8 bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang beliau (Hadi) telah rintis dan jalankan dengan baik, dan kalau ada hal-hal yang perlu saya konsultasikan maka saya akan meminta masukan dan pandangannya. Insya Allah saya akan belajar cepat, mudah-mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi," ungkap AHY.
Selain itu, AHY mengaku ditugasi Jokowi untuk segera menyelesaikan beberapa target prioritas, di antaranya mendorong penerbitan sertifikat elektronik secara masif.
Baca Juga: Berdar 7 Nama Caleg Terpilih dari Dapil Musi Rawas 2!!! Ini Nama dan Parpolnya, Didominasi Politikus Baru
"Ini bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih (lahan) dan permainan para mafia tanah; dan ini juga masalah keadilan, bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tetapi masalah keadilan yang sangat fundamental," katanya.
Sesuai tugasnya, AHY mengatakan akan berupaya keras agar Kementerian ATR/BPN bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk lokasi dan lahan yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur strategis guna mendorong investasi.
Pelantikan AHY tersebut dilakukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu 20 Februari 2024.***
