Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengusulkan agar sidang isbat penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri 2024 tidak perlu digelar. Usul tersebut ditujukan Sekum PP Muhammadiyah pada Kemenag yang akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadhan pada 10 Maret 2024 mendatang.
Muhammadiyah beralasan, jika menggunakan kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tanggal tersebut sudah dipastikan tidak akan terlihat hilal.
"Posisi hilal masih di bawah 1 derajat, jelas hilal tidak akan terlihat kalau menggunakan kriteria MABIMS," tuturnya.
Baca Juga: Menjelajahi Keindahan dan Kemurahannya: Taman Tegalsari, Destinasi Wisata yang Mengagumkan di Tegal!!
Oleh karena itu sudah dapat dipastikan Ramadhan 2024 berdasarkan metode Kemenag akan dimulai 12 Maret 2024. Di sisi lain, Abdul Mu'ti yakin bila Hari Raya Idul Fitri versi pemerintah akan berbarengan dengan versi Muhammadiyah.
Hal ini lantaran di akhir Ramadhan, hilal dipresdiksi sudah di atas 8 derajat.
“Insya Allah Idul Fitri akan bareng. Posisi hilal saat akhir Ramadan sudah di atas 8 derajat. Dengan posisi seperti itu, hilal sudah bisa dilihat jelas," katanya.
Selain hemat waktu, Muhammadiyah berpendapat peniadaan sidang isbat dapat menghemat anggaran pemerintah.
Kemenag Ungkap Sidang Isbat Penting Dilakukan
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib menilai pelaksanaan sidang isbat jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri penting dilakukan sebagai bukti presensi negara untuk masyarakat.
Sidang isbat juga dinilai sebagai wadah untuk berbagai Ormas Islam, ulama, ahli falak, hingga pakar astronomi berdiskusi dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dijadikan acuan oleh umat Muslim.
"Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadhan dan Lebaran," katanya. Lebih lanjut, hematnya sidang isbat penting dilakukan, karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler.
Baca Juga: WOW, Ganjar-Mahfud MD Gelontorkan Dana Kampanye Paling Besar Mencapai Rp506,8 Miliar
Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Sidang isbat penting dilakukan, karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriyah.
Untuk mencari titik temu dan menyatukan berbagai pendapat itu, maka Kemenag rutin menggelar sidang isbat sejak dekade 1950-an, sebagian sumber menyebut tahun 1962.
"Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan," katanya***
