Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan apabila Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional tertutup berlaku maka diperlukan masa transisi selama lima tahun.
"Sekiranya, MK mengambil keputusan yang berbeda sejak awal, PDIP pun mengusulkan agar diperlukan masa transisi selama lima tahun," ujar Hasto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis.
Meski begitu, ia menyatakan tak ingin ada perubahan signifikan dalam sistem pemilu yang tengah dilaksanakan saat ini. Adapun PDIP tetap menggunakan landasan hukum yang berlaku, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka.
"Keputusan MK tersebut tidak mengubah dari seluruh proses pencalegan yang telah dilakukan oleh PDIP," ujarnya.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Hasto, PDIP merupakan salah satu partai yang menunjukkan kesiapsiagaannya dan kesempurnaan dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Sementara itu, menurut dia, ada beberapa partai yang mengajukan daftar calon bersifat sementara.
Hal ini tentunya sangat berbeda dengan PDIP yang sudah mempertimbangkan segala aspek kepemiluan, mulai dari nomor urut pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Menteri Parekraf Resmi Gabung PPP, Mardiono: Sandiaga Uno Diberi KTA Karena Sudah Lulus Ospek
"Keputusan dari MK ini tidak mengubah seluruh tahapan yang telah diikuti oleh PDIP, karena kami daftarkan caleg di seluruh tingkatan itu tetap gunakan landasan sistem pemilu proporsional terbuka," ujar Hasto.
