Network
Dia juga menambahkan bahwa RSUD Muhammad Amin masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipersiapkan dan tidak cukup hanya dalam 1-2 bulan. Oleh karena itu, Alamsyah menegaskan agar Bupati Hj Ratna Machmud segera mencabut SK pemberhentian operasional RSUD Dr. Sobirin.
"Kalau memang nantinya RS Muhammad Amin ini sudah benar-benar siap beroperasi, maka silahkan saja mau dipindahkan. Tapi kalau sekarangkan belum bisa jadi tentu berdampak parah nanti, soal kesehatan dan nasib manusia banyak ini," tegas Alamsyah.
Alamsyah juga mengingatkan agar Bupati tidak mengabaikan permintaan Dewan. "Jika Bupati tidak mengindahkan permintaan Dewan ini, maka kita akan lakukan Komunikasi Lintas Fraksi untuk mengambil keputusan yang mesti dilakukan," tutupnya.
Sementara itu, Koordinator LSM Pelawe Kompak, Andy Lala, menyampaikan harapannya agar Bupati Musi Rawas dapat mensiasati hal ini agar tidak terjadi polemik. "Kalau dilihat kondisi RS Muhammad Amin ini masih amburadul. Jangan dianggap Negara ini tidak punya peraturan, main asal bangun dan pindah saja, sedangkan Perda saja masih RS Sobirin. Membangun manusia seutuhnya itu jauh lebih penting," ungkap Andy Lala dengan berkobar semangat.
Sekedar informasi, nama RSUD Dr. Sobirin tersebut diambil dari nama Direktur pertama yang kemudian dibuatkan Perda No.3 tahun 2008 tentang pengubahan nama menjadi RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Lalu apakah pemberian nama RS Muhammad Amin ini juga telah dibuatkan Perda nya. ***
