Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - 150 orang pegawai medis dan non medis dikabarkan akan melakukan aksi penandatanganan penolakan atas penghentian pelayanan RSUD dr Sobirin Musi Rawas.
Pasalnya, kalau mengacu pada Surat Keputusan (SK) Nomor :596/KPTS/RSDS/2023 yang ditandatangani Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud, dijelaskan batas akhir pelayanan hingga 30 November 2023.
Artinya, per 1 Desember 2023 ini seluruh pelayanan kesehatan di RSUD dr Sobirin otomatis dihentikan secara permanen.
Itu disampaikan pegawai di RSUD dr Sobirin Musi Rawas. Namun, ia belum bisa memastikan berapa banyak honorer yang akan terlibat dalam aski penolakan tersebut.
Kata dia, aksi yang dilakukan itu dikarenakan masih banyak yang membutuhkan layanan RSUD dr Sobirin. Salah satunya terkait pelayanan cuci darah, yang ketika dihentikan bukan hanya honorer, pasien juga akan ikut mengeluh.
Seperti diketahui, SK Nomor :596/KPTS/RSDS/2023 yang ditandatangani Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud, terkait penghentian operasional RSUD dr Sobirin MUsi Rawas, ini sudah mendapat penolakan dari banyak pihak, mulai dari legislator hingga aktivis.
Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas, Alamsyah Manan, menyuarakan keprihatinannya terkait rencana penghentian operasional RSUD Dr. Sobirin. Menurutnya, pemindahan operasional ke RSUD Muhammad Amin harus dipertimbangkan dengan matang dan rasional.
"Saya sebagai sekretaris fraksi meminta Bupati melakukan pencabutan SK terhadap penghentian operasional RSUD Dr. Sobirin. Pemindahan RSUD dari Dr. Sobirin ke Muhammad Amin harus dikalkulasi dengan sangat matang," ujar Alamsyah saat dihubungi via telepon (31/10)
Alamsyah juga menyinggung nasib pasien BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Sobirin dan tenaga kesehatan yang bekerja di sana. "Bagaimana nasib pasien BPJS Kesehatan yang ada disana, dan banyak tenaga kesehatan di RSUD Dr. Sobirin itu, otomatis terpaksa diberhentikan nantinya, terutama 200 lebih honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi," kata Alamsyah.
