Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) melakukan aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau pada 20 Desember 2023, menuntut penjelasan terkait kinerja Kejari dalam menangani kasus korupsi.
Kritik APAK terfokus pada kepemimpinan Willy Adhe Chaidir selama dua tahun terakhir, di mana hanya satu kasus korupsi yang berhasil diselesaikan, yakni kasus penyertaan modal ke BUMD Mura Sempurna.
Doni Ariansyah, koordinator APAK, mencatat ketidakpuasan mereka terhadap minimnya penyelesaian perkara korupsi signifikan. Dua kasus korupsi yang masih terhenti, yaitu dugaan korupsi dana publikasi Humas Muratara dan dugaan SPJ fiktif RSUD Rupit, menjadi sorotan.
Kejari Lubuklinggau juga dikecam karena menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Genset RSUD Rupit dengan alasan pengembalian kerugian negara.
APAK juga mempertanyakan pelimpahan kasus dugaan mark up pengadaan mebelair pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas kepada Inspektorat Musi Rawas.
Lebih lanjut, mereka menuntut Kejari Lubuklinggau untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi bantuan Covid-19 terkait pengadaan masker pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas, serta kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada BUMD Linggau Bisa dan PDAM Lubuklinggau.
Doni Ariansyah menegaskan bahwa jika Kejari Lubuklinggau tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, APAK akan membawa hasil demonstrasi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada awal Januari 2024.
Desakan APAK menyoroti perlunya peningkatan kinerja Kejari Lubuklinggau dalam menangani kasus-kasus korupsi di wilayah tersebut, menggambarkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi saat ini. ***
