Network
Kliklubuklinggau.com- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) untuk berhutang sejumlah Rp 300 miliar mendapat penolakan dari legislator.
Bahkan, dari 40 Anggota DPRD Kabupaten Mura, 8 orang dipastikan menolak niat untuk berhutang sebanyak Rp 300 miliar tersebut.
Hal itu diketahui setelah Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Mura, melakukan konferensi pers di Hotel Dewinda.
"Rencana Pemkab Mura untuk meminjam uang, belum disetujui juga oleh Banggar,"kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Paryiitno.
Bahkan, Prayitno menjelaskan berdasarkan peminjaman dana yang dilakukan akan sangat memberatkan APBD Kabupaten Mura. Apalagi, suku bungga yang ditawarkan cukup timggi, yakni mencapai 9 persen pertahun.
Walaupun dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Rp 220 miliar dan Rp 80 miliar untuk membangun gedung yang berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Penolakan kita ini akan disampaikan malui rapat mitra. Termasuk dalam pendangan umum yang akan kita sampaikan,"tegasnya.
BACA JUGA : Sudah 3 Bulan Lebih, Kantor DPRD Musi Rawas Rusak Parah
Diketahui pada 2023 mendatang Pemkab Mura berpotensi mengalami defisit anggaran Rp 300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Hj Ratih Indah, SE, M.Si, pada penyampaiannya di sela-sela rapat paripurna berlangsung, bahwa Pemkab Mura pada anggaran tahun 2023 mendatang akan memerlukan pihak ketiga.
Pasalnya dari ketersediaan anggaran yang sudah ditetapkan Pemkab Mura mengalami defisit sebanyak Rp300 miliar, sedangkan untuk prioritas dan plafon belanja sementara maupun pembiayaan daerah di tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun.
BACA JUGA : Ini Peta Politik Pilkada Musi Rawas 2023 Mendatang, Ada Kandidat Baru
Akan tetapi setelah adanya penyusunan laporan rencana keuangan daerah,wancana prioritas dan plafon belanja sementara maupun pembiayaan daerah di tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun namun anggaran yang tersedia hanya Rp1,4 triliun berarti mines Rp300 miliar lagi.
“Maka dari itu, pada tahun 2023 mendatang Pemkab Mura menggunakan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun kalau peminjaman itu disetujui oleh pihak ketiga,”jelas Ratih. ***
