KLIKLUBUKLINGGAU.com - Anggota DPR RI, Kamrussamad, menekankan bahwa aspirasi rakyat terkait masalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sekadar wacana pengajuan hak angket.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat merupakan kebutuhan mendesak yang perlu segera ditanggapi, mengingat banyak warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka.
"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini, kerja hari ini hanya untuk makan besok, bahkan kalau sakit hari ini mereka harus berhutang di warung," ujar Kamrussamad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Masyarakat Menunggu Hasil Resmi KPU Terkait Lonjakan Suara PSI
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti risiko hak angket menjadi respons dari pihak yang tidak siap kalah dalam kontestasi politik. Ia menilai bahwa sifat tidak siap kalah dalam Pemilu merupakan respons yang tidak bijaksana.
Kamrussamad mencatat bahwa Pemilu 2024, yang melibatkan 164 juta partisipasi rakyat secara langsung, menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar dalam proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa Pemilu sejauh ini berjalan baik, bahkan melampaui partisipasi Pemilu terakhir di Amerika Serikat.
Menanggapi wacana hak angket, Kamrussamad menganggapnya sebagai potensi ancaman bagi kelangsungan demokrasi. Menurutnya, saat ini sudah terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani kecurangan dalam Pemilu.
Ia menekankan bahwa selama enam Pemilu yang telah dilaksanakan, terjadi pembenahan dan perbaikan baik dari segi revisi undang-undang maupun pengawasan penyelenggara pemilu.
Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani yang berhalangan hadir secara langsung. Rapat tersebut digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024, dengan 290 Anggota DPR hadir dari total 575 Anggota DPR. ***