Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Menurut pengamat militer Al Araf, praktik politik demokratis di Indonesia sulit diwujudkan dalam Pemilu Serentak 2024 karena banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Salah satu contohnya adalah kehadiran ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, dalam debat pertama capres Pemilu 2024. Kehadiran Teddy yang merupakan anggota aktif TNI itu melanggar aturan karena TNI dilarang terlibat dalam politik praktis.
Masalah lain adalah majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai cawapres Prabowo.
Baca Juga: Tidak Ambil Cuti!!! Kampanye di Hari ke 39 Prabowo dan Gibran Masih Berstatus Pejabat Negara
Menurut Al Araf, majunya Gibran yang belum memenuhi syarat usia melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun.
Kasus terakhir yang menjadi sorotan Al Araf adalah penganiayaan oknum TNI Angkatan Darat kepada relawan Ganjar-Mahfud saat kampanye di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Al Araf menduga ada dugaan kekerasan politik di balik peristiwa tersebut.
Pengamat soal pertahanan, militer, dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie juga berpendapat bahwa Pemilu 2024 tidak akan demokratis. Dia menilai kehadiran Gibran sebagai cawapres mempermalukan institusi MK.
Baca Juga: LSN Keluarkan Hasil Survei Pilpres 2024 Terbaru!!! Katanya, Pilpres Dipastikan Dua Putaran
Connie juga menyayangkan sikap Panglima TNI dan Bawaslu yang tidak mengakui bahwa kehadiran Mayor Teddy di debat capres-cawapres melanggar hukum. ***
