Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) harus dihapus karena dinilai menciptakan jarak dengan rakyat.
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pengaturan ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen, Fahri menyampaikan bahwa semua bentuk ambang batas sejatinya merugikan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.
"Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," ujar Fahri.
Fahri menegaskan bahwa pembatasan tersebut mendistorsi hak-hak rakyat dan menjadikan rakyat terbatas dalam pilihan mereka. Meskipun demikian, Fahri percaya bahwa suara rakyat memiliki kekuatan yang lebih besar.
"Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa ambang batas tersebut menciptakan perbedaan antara pilihan rakyat dan orang yang terpilih, sehingga muncul anggapan bahwa wakil rakyat sebenarnya tidak mewakili rakyat secara langsung.
"Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung dari rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang, kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ungkap Fahri.
