Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Suara interupsi fraksi dan gelombang demo di depan gedung DPR/MPR RI mengiringi usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Meski telah mencuatkan perdebatan di kalangan masyarakat, masih menjadi tanda tanya apakah usulan ini akan berlanjut atau malah meredup sebelum berkembang.
Usulan hak angket ini telah menciptakan polarisasi di kalangan massa. Kelompok yang setuju dengan usulan hak angket menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu dan mendesak agar seluruh ketidakpastian dapat diungkap.
Sementara itu, pihak yang menolak hak angket lebih menekankan pentingnya menjaga perdamaian pasca-pemilu.
Baca Juga: Partai Golkar Tidak Merebut Kursi Ketua DPR RI, Airlangga: Mengikuti Mekanisme yang Ada
Politisi dari tiga fraksi, yaitu PDIP, PKB, dan PKS, menjadi pengusung usulan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024, khususnya Pilpres.
Namun, meskipun mendapat dorongan dari fraksi-fraksi tersebut, ketidakhadiran Puan Maharani, pimpinan PDIP di DPR, menciptakan tanda tanya terkait arah keputusan partai tersebut.
Terlepas dari desakan terhadap PDI Perjuangan, sejumlah anggota dewan dari fraksi Gerindra secara terang-terangan menolak usulan hak angket.
Kamrussamad, anggota Fraksi Gerindra, menambahkan bahwa solusi untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja lebih penting daripada fokus pada hak angket.
