Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com- Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin mengajukan permintaan untuk menghadirkan empat menteri Jokowi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuannya, untuk memberikan keterangan di persidangan. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian.
"Kami sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," kata Ketua Tim Hukum Nasional (THN AMIN), Ari Yusuf Amir, Kamis, 28 Maret 2024.
Di sisi lain, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, sependapat dengan Timnas AMIN agar keempat menteri tersebut dihadirkan.
Baca Juga: Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition 2024 Meluncur di Bangkok International Motor Show
"Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun disalurkan," ujarnya.
"Sejauh mana adjustment 50 triliun disalurkan. Dan ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami," tambahnya.
MK akan cermati permintaan Timnas AMIN dan Ganjar-Mahfud
Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya akan mencermati dan mempertimbangkan usulan tersebut dalam rapat permusyawaratan hakim.
Baca Juga: Ribuan Ekor Buntang Ayam Ditemukan Disungai Desa Sungai Pinang Musi Rawas!!! Polisi Kantongi Identitas Pelaku
"Jadi harus hati-hati, kecuali jika Mahkamah yang membutuhkan dan ingin mendengar, tetapi bukan saksi atau ahli. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan, sangat bergantung pada pembahasan kami di RPH," katanya.
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan kembali digelar pada Senin, 1 April 2024 dengan agenda persidangan pemeriksaan. Tim Hukum Nasional AMIN telah mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Kamis, 21 Maret 2024.
Tim hukum mengajukan beberapa tuntutan dalam petitum mereka, antara lain meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan cawapres nomor urut 2.
Baca Juga: Tak Hanya Harvey Moeis, Ini 15 Tersangka Lain di Kasus Mafia Timah yang Rugikan Negara Rp271,06 Triliun
Di sisi lain, Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang mendaftarkan PHPU ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024 meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dan meminta agar pasangan nomor urut 2 didiskualifikasi.***
