KLIKLUBUKLINGGAU.com - Pupus sudah harapan masyarakat Kota Lubuklinggau untuk menikmati jalan tol yang menghubungkan Lubuklinggau-Bengkulu, pada awal 2024 mendatang.
Pasalnya, sampai saat ini proyek strategis nasional (PSN) yang menghubungkan Lubuklinggau-Bengkulu tersebut belum dikerjakan.
Bahkan, PSN jalan tol Lubuklinggau-Bengkulu terancam gagal, dan saat ini diprediksi sudah tidak masuk lagi dalam PSN jangka pendek.
Baca Juga: Mau Beli Mobil Bekas Rp 80 Jutaan Tapi Bukan LCGC ? Berikut 10 Pilihan yang Direkomendasikan
Padahal pembangunan tol Bengkulu- Taba Penanjung telah selesai dikerjakan pada akhir 2021 lalu.
Dikutip dari Iko Bengkulu, Direktur Pencanaan Pembanguan Proyek Infrastruktur Priopritas Nasional (P3IPN) Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bappenas), Drs Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D dikonfirmasi wartawan tidak membantah kalau jalan tol Lubuklinggau-Bengkulu tidak masuk PSN yang harus selesai pada 2024 ini.
Itu disampaikan, saat Sumedi Andono Mulyo menghadiri Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) Kabupaten Kepahiang, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Berikut Ini 5 Mobil SUV Murah yang Patut Jadi Pertimbangan Untuk Dibeli 2023
"Itukan Kementerian PUPR yang menganalisa dan mengkaji mana saja PSN yang harus diselesaikan pada 2024 mendatang sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Kemungkinan hasil dari kajian dari Kementerian PUPR ini yang menyebabkan Tol Trans Sumatera Bengkulu-Lubuklinggau belum bisa dilanjutkan," jelas Direktur P3IPN.
Selain itu, persiapan dari pemerintah daerah pembebasan lahan, dan tehnis lainnya diduga banyak yang belum siap.
"Tapi soal itu saat ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut. Semuanya nanti tergantung pada hasil kajian Kementerian PUPR, bisa dilanjutkan atau tidak. Termasuk juga kesiapan dari pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Berikut Harga Toyota Avanza Dan Simulasi Kredit Terbaru 2023
Jadi, dipastikan jalan tol Lubuklinggau-Bengkulu dipastikan ditunda sampai waktu yang tidak ditetapkan.
"Kalaupun nanti kembali dianggap perlu,.akan kembali kita usulkan pada pembahasan RPJP tahun berikutnya. Tapi lagi - lagi balik pada kesiapan dari pemerintah daerah dannkeuangan nasional," jelasnya. ***