Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Dinasti politik yang semakin meluas di Indonesia menandai langkah besar dalam politik Tanah Air. Joko Widodo (Jokowi), Presiden saat ini, melihat anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, juga memasuki bursa Pilkada 2024. Hal ini memperluas pengaruh dinasti politik Jokowi di panggung politik nasional.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan kekhawatiran atas meluasnya dinasti politik Jokowi, menyebutnya sebagai keadaan darurat. Menurutnya, dinasti politik ini tidak hanya mencerminkan kekeluargaan, tetapi juga harus dilihat dari segi prestasi dan meritokrasi.
Baca Juga: PAN Dorong Maju dalam Pilgub Sumsel 2024, Joncik Muhammad: Saya Siap Memenuhi Perintah Partai
Meskipun dinasti politik tidak dilarang dalam undang-undang, namun perlu adanya kewajaran dan kritik dari publik terhadap potensi dominasi satu keluarga dalam politik.
Dinasti politik Jokowi juga mencerminkan kegagalan dalam upaya pembatasan dinasti politik melalui regulasi, seperti yang pernah dirancang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan UU Pilkada yang mengusulkan batas jeda lima tahun untuk dinasti politik. Namun, regulasi tersebut tidak kunjung disahkan, sehingga dinasti politik semakin merajalela di era Jokowi.
Praktik dinasti politik yang semakin terang-terangan di era Jokowi menunjukkan adanya kebutuhan akan pengembangan demokrasi yang lebih sehat dan terbuka. Pengamat menegaskan bahwa dominasi keluarga tertentu dalam politik daerah dapat mengancam keragaman dan pluralitas dalam pemerintahan lokal. ***
