Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyoroti potensi kerawanan Pilkada 2024 yang diperkirakan lebih tinggi daripada Pilpres 2024. Faktor utamanya adalah persaingan yang ketat antar calon kepala daerah di seluruh Indonesia, seringkali menyulut konflik dan kerusuhan di tingkat daerah.
"Persaingan sengit di tingkat daerah seringkali memicu konflik dan kerusuhan. Potensi kerawanan Pilkada 2024 lebih tinggi karena dinamika persaingan antar calon kepala daerah yang semakin memanas," ungkap Bagja.
Bawaslu menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan TNI, Polri, dan kejaksaan selama tahapan Pemilu 2024, termasuk Pilkada 2024. Sinergi ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengatasi potensi kerawanan yang lebih tinggi pada Pilkada dibandingkan Pilpres.
Baca Juga: Putra dan Menantu Masuk Bursa Pilkada 2024, Dinasti Politik Jokowi Semakin Meluas
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut bahwa persiapan telah dilakukan untuk menghadapi Pilkada 2024. Meskipun proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih berlangsung, evaluasi telah dilakukan untuk mengambil pelajaran dan memitigasi risiko lebih awal.
"Pengawasan media sosial menjadi fokus kami untuk memastikan mitigasi yang tepat saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024," tambah Lolly.
Sebagai langkah konkret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Pendaftaran pemantau Pilkada 2024 telah dimulai pada 27 Februari lalu.
Dengan demikian, pihak terkait telah memulai langkah-langkah persiapan dan pengawasan guna menjaga pelaksanaan Pilkada 2024 tetap terkendali, serta mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul selama proses pemilihan kepala daerah. ***
