Network
“Kalau hari ini boleh di isi pasti di isi, itu ado prosesnyo tidak seperti dulu lagi. Banyak daerah juga mengalami hal demikian,” ungkapnya.
Diketahui dari penelusuran awak media, rangkap jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, diantaranya :
- Assisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Sekda
- Assisten Pemerintahan dan Kesra merangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan
- Kabag Hukum merangkap Assisten Administrasi Umum dan Keuangan
- Kepala BKPSDM merangkap Inspektur
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan merangkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
- Kepala Disperindag merangkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Kabag Tapem dan kerjasama merangkap Kepala Disbudpar
- Kepala BAPPEDA merangkap Kepala Dinas Perkebunan
- Kepala BPPRD merangkap Kepala DPMPTSP
- Sekretaris DPUCKTRP merangkap Kepala DPU CKTRP
- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup merangkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum dan Perlengkapan Setda merangkap Kabag Umum dan Perlengkapan Setda
Baca Juga: Wajib Catat Belasan Perusahaan Asuransi Dalam Pengawasan Khusus OJK
Tentu saja, hal ini membuat seorang aktivis senior Ahmad Jamaludin angkat bicara.
Menurut Jamal, menyikapi banyaknya pejabat yang hingga hari ini masih belum depenitif, selayaknya ini menjadi perhatian serius dari masyarakat terutama elemen LSM yang konsen terhadap kemajuan Kabupaten Musi Rawas kedepan.
"Setau saya Musi Rawas ini tidak kurang SDM yang handal untuk mengurus daerah yang kita cintai ini. Kabupaten Musi Rawas ini bukan milik perorangan dan golongan,"katanya.
Masih menurut Jamaludin,kekhawatiran kita terhadap setiap permasalahan yang timbul adalah wujud dari kecintaan pada daerah ini, para pejabatnya pun jangan alergi pada setiap kritikan dan jangan menganggap remeh setiap persoalan yang mengemuka.
Baca Juga: 6 Rumah Terbakar Mobil Meledak, Warga Talang Leban Muba Jangan Anarkis
”Yang paling sangat disayangkan kurangnya kepekaan para wakil rakyat terhadap persoalan yg muncul, hal ini di khawatirkan akan menjadikan timbulnya persoalan hukum dikemudian hari akibat dari para pejabat terutama para pejabat pemegang kebijakan pada satu dinas,"jelasnya.
Kata dia, seharusnya para wakil rakyat sudah bisa mengambil sikap dengan menggunakan hak-hak yang ada pada mereka, misalnya memanggil kepala Daerah untuk mintai keterangan untuk memberikan jawaban atas persoalan yang muncul. ***
