Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Calon Presiden (Capres) RI dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan keprihatinannya terhadap ketentuan internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ia menganggapnya terlalu longgar.
Dilansir dari Antara.com menurut Anies, standar KPK seharusnya tidak hanya terpaku pada kode etik, tetapi juga mencakup prinsip dan etika tinggi dalam aktivitas harian komisioner dan staf.
Dia menekankan pentingnya menjaga kode etik oleh semua pihak internal lembaga anti-rasuah tersebut, bukan hanya mengikuti aturan hukum, melainkan juga aturan kepatutan.
Anies berkomitmen untuk mengencangkan peraturan internal KPK jika terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024. Dalam konteks ini, dia menyatakan bahwa komisioner KPK harus bersedia mengundurkan diri jika terbukti melanggar kode etik.
Anies mempertanyakan bagaimana mungkin lembaga yang bertugas membersihkan korupsi bisa berhasil jika pihak yang melaksanakannya tidak menjaga etika.
Mengomentari peristiwa terbaru, di mana mantan Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Anies menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar kesalahan tidak terulang di masa depan.
Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus tersebut, dan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, menggantikannya dengan Nawawi Pomolango.
Sementara, upacara pengucapan sumpah jabatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2023 di Istana Negara, Jakarta. ***
