Network
Kemudian aksi disampaikan oleh pelopor Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari, Efranika Prandita menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau lamban menangani kasus dugaan korupsi yang sudah disampaikan.
Pada saat mediasi pihak dari lembaga komunitas Pengawas Korupsi Provinsi Sumatera Selatan memberikan data-data dan bukti-bukti terkait dugaan indikasih korupsi pengadaan masker pengadaan mobuler dan penyertaan modal ke BUMD dan pemberitaan dari media menyebutkan bahwa pihak BUMD telah mangkir dari panggilan jaksa.
Kejari Lubuklinggau melalui kasih Intel menyampaikan terima kasih kepada koalisi anti korupsi, lembaga KPK dan GASS atas aksi pada hari ini dalam bentuk dukungan untuk Kejaksaan Lubuklinggau, kami selalu terbuka dan segera menindaklanjuti semua pengaduan dari masyarakat.
Baca Juga: Catat, Polisi Alihkan Alur Lalu Lintas di Kawasan Pura Mangkunegaraan, Resepsi Kaesang dan Erina
“Untuk pengadaan Masker kami masih menunggu hasil hitungan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan Kemudian untuk pengadaan Mobuler Disdik itu berpotensi berdasarkan hasil telah ada indikasi korupsi sebesar 700 juta,"katanya.
"Sekarang masih dalam proses penyelidikan. khusus untuk BUMD telah dilakukan pemanggilan terhadap komisaris direktur PT murah sempurna untuk dimintai keterangan terkait dana 10 miliar sekarang masih dalam proses," lanjutnya. ***
