Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, meminta semua pihak yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu atau keluhan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apabila ada dugaan ketidakberesan, itu akan ditangani sesuai mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti prosedur tersebut," ungkap Hadi ketika diwawancarai di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Rabu.
Menurut Hadi, prosedur yang ada di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu. Ia menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan metode alternatif, terutama yang dapat mengarah pada tindakan anarkis dan intimidasi dalam menentang hasil pemilu.
Baca Juga: Raih Kenaikan Pangkat Istimewa Jenderal Kehormatan Bintang Empat, Prabowo Subianto Lontarkan Candaan
Hadi mengakui bahwa beberapa laporan pelanggaran pemilu telah diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selama proses di Bawaslu, Hadi dan timnya akan memastikan bahwa kondisi keamanan dan situasi politik tetap kondusif.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Indonesia, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima total 1.271 laporan dan mengidentifikasi 650 kasus dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.
Baca Juga: DKPP Gelar Sidang Kode Etik Seluruh Komisioner KPU RI, Terkait Pengaduan Kebocoran DPT Pemilu 2024
Per tanggal 26 Februari 2024, laporan-laporan tersebut mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk dugaan pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran etika penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya.
