Network
KLIKLUBUKLINGGAU.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa Muhammadiyah akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 di DPR RI.
Setelah Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat sebagai pelaku dalam urusan tersebut.
"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," ungkapnya.
Meskipun demikian, Nashir menegaskan bahwa jika terdapat masalah, penyimpangan, atau kecurangan, Muhammadiyah menginginkan penyelesaiannya sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Haedar Nashir menekankan perlunya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan Indonesia, mengingat dalam setiap pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah.
"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujar Nashir.
Muhammadiyah, sebagai organisasi, tetap menjaga pandangan netral dan independen dari kekuatan politik. Meskipun tidak terlibat dalam politik praktis, Muhammadiyah tetap berpolitik berkebangsaan, sesuai dengan prinsipnya.
