Di tengah-tengah semua ini, pemimpin politik, penegak hukum, dan pejabat intelijen AS terus mengkhawatirkan potensi ancaman keamanan yang terkait dengan TikTok.
Mereka mencatat bahwa undang-undang keamanan nasional Tiongkok memungkinkan pemerintah China untuk memaksa perusahaan seperti ByteDance untuk menyediakan akses ke data pengguna AS. Namun, TikTok telah secara konsisten membantah klaim-klaim ini dan menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna.
Dengan demikian, situasi ini menjadi semakin kompleks dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keamanan, kebebasan berekspresi, dan kompetisi pasar.
Baca Juga: Menlu China: Masuknya Palestina ke dalam PBB, Langkah-langkah Memperbaiki Ketidakadilan Sejarah
Sementara perdebatan terus berlanjut, satu hal yang pasti adalah bahwa masalah TikTok di AS tidak akan selesai begitu saja dan akan terus menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik dan teknologi global. ***